Catatan VIVAnews.com dari pandangan fraksi yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat, 30 Maret 2012, disebutkan usulan tertinggi kenaikan persentase ICP dalam menentukan kenaikan BBM adalah 20 persen. Usul tersebut berasal dari Fraksi PKS.
Tak hanya itu, PKS juga mengusulkan penentuan batas minimal kenaikan ICP tersebut menggunakan periode waktu selama 90 hari.
Sementara itu, besaran kenaikan yang lebih kecil diajukan oleh fraksi PKB. Partai yang sempat pecah ini mengusulkan besaran batas minimal kenaikan ICP sebesar 17,5 persen.
"Usulan pemerintah agar pasal 7 ayat 6 dihapus dan diberikan tambahan pasal 7 ayat 6A dengan melihat fenomena di lapangan dan masukan dari masyarakat," kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar.
Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Achmadi Noor Supit mengusulkan batas minimal 15 persen untuk kenaikan harga rata-rata minyak mentah Indonesia ICP dari yang diasumsikan dalam APBN Perubahan. Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.
"Golkar pada awal pembicaraan di Banggar ada kecenderungan memahaminya. Ketika rakyat menuntut dan mengingatkan partai, kami mengkaji ulang. Kami menolak kenaikan harga BBM," ujar Achmad.
Besaran batas minimal kenaikan harga ICP yang sama juga diusulkan oleh Fraksi PAN. "Kami mengusulkan pasal 7 ayat 6A mengikuti usulan pemerintah, jika ICP naik, maka BBM naik. Tetapi, jika ICP turun, maka harga BBM akan turun," kata Tjatur Sapto Edy.
Dari semua fraksi yang ada di DPR, Fraksi PPP dan Partai Demokrat termasuk fraksi yang mengusulkan besaran batas minimal kenaikan ICP yang terendah. PPP mengusung kenaikan ICP sebesar 10 persen, sedangkan Partai Demokrat 5 persen.
Sumber : VivaNews
0 komentar:
Posting Komentar